Udin Komarudin
OPINI - Dalam konteks Pilkada Mesuji 2024, netralitas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala desa, tetapi juga mencakup berbagai pihak di tingkat desa hingga struktur yang lebih tinggi. Kepala desa memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk tetap netral sebagai aparat pemerintahan desa, namun ada aktor lain yang juga harus memegang prinsip yang sama demi menjaga proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Perangkat Desa dan BPD Selain kepala desa, perangkat desa seperti sekretaris desa, kaur (kepala urusan), serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga harus bersikap netral. Peran mereka dalam mengawal jalannya pemerintahan di tingkat desa menjadikan mereka pihak yang sangat penting untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas mereka menjamin bahwa pelayanan masyarakat tetap berjalan tanpa terganggu kepentingan politik yang bisa merusak tatanan pemerintahan lokal.
|
Baca juga:
Rekam Jejak Anies di Jakarta
|
Aparat Keamanan: Polri dan TNI Aparat keamanan, baik itu Polri maupun TNI, memiliki peran vital dalam memastikan keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada. Mereka wajib menjaga netralitas, sesuai dengan tugas pokoknya untuk mengamankan setiap tahapan Pilkada tanpa memihak salah satu kandidat. Ketidaknetralan aparat keamanan tidak hanya menciderai demokrasi, tetapi juga berpotensi memicu konflik di masyarakat.
ASN (Aparatur Sipil Negara) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah garda depan birokrasi pemerintahan yang harus mengedepankan profesionalitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mereka dilarang terlibat dalam politik praktis. Setiap bentuk keberpihakan ASN terhadap salah satu kandidat dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemerintahan, terutama di bidang pelayanan publik. Hal ini bisa berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah.
|
Baca juga:
Pidato Politik Anies Baswedan
|
Guru dan Tenaga Pendidik Tidak banyak yang menyadari bahwa netralitas guru dan tenaga pendidik juga sangat penting dalam Pilkada. Mereka adalah figur otoritatif di masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap murid-murid dan keluarga di sekitarnya. Ketika guru dan tenaga pendidik condong ke salah satu calon, hal ini berpotensi mempengaruhi opini masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, mereka harus tetap netral dan fokus pada tugas mendidik tanpa membawa agenda politik.
Media dan Jurnalis di Mesuji juga memegang peranan penting dalam menjaga netralitas informasi yang disampaikan kepada publik. Ketika media berpihak kepada salah satu calon, itu dapat menciptakan opini publik yang tidak seimbang. Oleh sebab itu, jurnalis dan media perlu bekerja berdasarkan prinsip jurnalisme yang berimbang, memberikan ruang yang sama bagi semua calon untuk menyampaikan programnya, serta menghindari pemberitaan yang bersifat memprovokasi.
|
Baca juga:
Jarnas Anies Baswedan DIY Resmikan Poskora
|
Tokoh Masyarakat dan Agama Tokoh masyarakat dan tokoh agama sering kali menjadi panutan dan pengaruh di daerah. Mereka harus mampu menjaga netralitas dengan tidak memihak kepada salah satu calon, karena peran mereka yang signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan moral di masyarakat. Ketika mereka terlibat dalam politik praktis, kepercayaan masyarakat terhadap mereka sebagai pengayom dan pemersatu bisa berkurang.
Netralitas bukan hanya soal tidak memihak, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas proses Pilkada. Setiap pihak yang memiliki peran di tengah masyarakat, mulai dari perangkat desa, ASN, hingga tokoh masyarakat, diharapkan dapat menjaga komitmen ini. Dengan demikian, Pilkada Mesuji 2024 dapat berlangsung dengan adil, jujur, dan terbuka, tanpa ada pengaruh negatif dari pihak-pihak yang seharusnya tetap netral.
Mesuji, 16 Oktober 2024
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Tiga Capres Mulai Adu Gagasan
|
Udin Komarudin
Penggiat Pemilu
Updates. 
